MANUS.ID,
Jakarta,-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persaudaraan
Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menyerukan aksi bersama dan kepung Istana
Merdeka pada 28 Oktober 2020 mendatang.
Aksi
bersama ini untuk menyikapi Sikap ketidak konsistenan Lembaga DPR-RI dalam
menetapkan UU Cipta Kerja yang hingga kini menuai kritik, dan penolakan keras dari
publik
Dalam
Rilis yang diterima manus.id, Minggu (25/10). DPP PPMI menilai, beredarnya
draft UU Omnibuslaw dengan berbagai versi mulai dari 1052, 1028, 905, 1035, 812
dan 1187 Halaman ini, adalah Dagelan konyol dari Legislatif dan Eksekutif.
Sebagaimana
diketahui Pembahasan dan Persetujuan melalui Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 5
Oktober 2020, itu tidak dapat diubah lagi bahkan titik koma saja pun tidak
boleh di hapus apalagi pengurangan dan penambahan pasal tanpa melalui mekanisme
pembuatan perundang-undangan yang berlaku,
Sebab
semua Rakyat Indonesia baik tahu ataupun tidak tahu, atau membaca atau tidak
membaca dianggap tahu setelah Undang-undang ini diberlakukan, menurut Prof. Eggi
Sudjana Mastal(Ketua Dewan Pendiri PPMI)yang dikutip dalam rilisnya, mengatakan
hal ini adalah suatu tindakan Pengkhianatan terhadap Konstitusi UUD 1945 oleh
Presiden Jokowi dan DPR RI.
Sejak
awal proses hingga palu diketuk pengesahannya di DPR RI pada sidang paripurna 5
Oktober 2020 yang tiba-tiba dimajukan secara mendadak dari tanggal 8 Oktober
2020 seperti yang dipublikasikan sebelumnya, sungguh tidak etis dan tidak patut.
Pengakuan
Ketua Baleg DPR RI Supratman dengan adanya Pasal dari UU Omnibuslaw Cipta Kerja
yang dihapus setelah berada di tangan Prediden makin memperjelas bahwa UU
Omnibuslaw ini dibuat untuk pesanan para Oligarki dan kepentingan kaum pemodal,
bukan untuk rakyat Indonesia. Tandas DPP PPMI dalam rilisnya
Berangkat dari
beragam polemik diatas DPP PPMI merasa perlu menyerukan secara terbuka aksi
bersama seluruh elemen bangsa menuju Istana Merdeka pada hari Rabu, 28 Oktober
2020 untuk menolak UU Cilaka ini.
Aksi bertajuk
Kedaulatan Rakyat Indonesia dalam Rilisnya ditanda tangani oleh Presiden
PPMI Daeng Wahidin dan Sekretaris Jenderal DPP PPMI Zulkhair di Jakarta pada 24
Oktober 2020. (Ar)
Editor : Redaksi
