-->

Ketua PKN Jayapura Meminta Dinas Sosial Update Data Terbaru

Editor: Manus.id author photo

 

MANUS.ID,Sentani – Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), menuai banyak Tanya dari masyarakat di beberapa kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura

Pasalnya, penyeluran BLT DD yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 itu, belum dilakukan sesuai mekanisme.

Masih  ada warga peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos), juga ikut mendapatkan BLT-DD

Edison Awoitauw,ST, selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Jayapura saat ditemui redaksi manus.id, Senin (19/10). Dalam pertemuan terbatasnya dengan kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Jayapura.

meminta kepada Pemda untuk kroscek kembali data penerima BLT yang dimasukkan, sebab banyak aduan dan informasi dari masyarakat terkait dengan penerima PKH dari Kemensos yang juga menerima BLT DD ini,

Sebagaimana yang kita ketahui, penerima bantuan dari Kemensos, tidak berhak menerima BLT. artinya, penyaluran masih belum tepat sasaran,” ujar Edi yang juga Ketua DPRD Kabupaten Jayapura 2014-2019 ini.

Edi menjelaskan hal ini bisa terjadi karena data yang dimasukkan tidak dikroscek dan diteliti dengan baik dan sering kali tidak tepat sasaran, banyak warga miskin dan kurang mampu yang harusnya mendapatkan bantuan sosial ini terkendala karena minim informasi dan tidak terdata. Jelasnya

Untuk itu kami meminta kepada dinas sosial kabupaten untuk ada penambahan dan updaten-tan data terbaru terkait dengan masyarakat kurang mampu dan miskin agar juga mendapat bantuan sosial seperti ini, kan lucu masa setiap tahunya data-nya tidak berubah cuman itu-itu saja. pungkasnya

Pihaknya juga akan berkordinasi dengan teman-teman PKN ditingkat distrik dan kampung yang terbentuk di 139 Kampung untuk turun langsung dan mendata warga miskin dan kurang mampu untuk diserahkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Edi berharap agar masyarakat miskin dan kurang mampu bisa terdata dan diakomodir oleh dinas sosial, jangan ada yang menciptakan konflik di masyarakat.tegasnya (Ar)**

Editor : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini