 |
| Dok Istimewa |
Jakarta, MANUS.ID -- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan)
Wahyu Sakti Trenggono merespons polemik wacana penerapan pendidikan bela
negara di kampus dan sekolah.Trenggono mengatakan perang
yang
terjadi saat ini tak selalu berupa serangan militer dan fisik
Menurutnya, di era modern dan keterbukaan saat ini menggeser
kedaulatan negara tak hanya dilakukan melalui perang militer, tetapi justru
melalui gempuran budaya dari negara lain. Berikut petikan wawancara yang
dilansir dari CNN Indonesia
"Misalnya tempur, perang dengan senjata, bukankah, Serangan itu
macam-macam, melalui sosial media juga bisa, dan seterusnya," kata
Trenggono saat melakukan wawancara . yang disiarkan melalui platform
radio, Rabu (19/8).
Dia mencontohkan dengan budaya musik dari luar yang membanjiri
Indonesia. Sementara, banyak musisi dalam negeri yang justru tak terlalu
mendapat tempat dari para pendengar Indonesia.
Tak hanya soal musik dan budaya, dari jenis makanan pun perang dan jajahan
ini dengan mudah masuk tanpa disadari.
"Misalnya, ini contoh saja. Waduh, musik-musik Indonesia tidak
mendapatkan tempat, lalu kemudian dibanjiri dengan musisi-musisi dari luar.
Lalu kemudian misalnya buah-buahan Indonesia tidak mendapat tempat, tapi
dibanjiri di pasar dengan produk-produk dari luar. Itu serangan," tutur
Trenggono mencontohkan.
Atas dasar ini, kata Trenggono, program bela negara mulai dicanangkan.
Selain sebagai salah satu bentuk amalan dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, program
ini juga dilakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Tanah Air sedini
mungkin.
Program Bela Negara, kata Trenggono, juga tak selalu dilakukan dalam
situasi perang. Kata dia, Bela Negara justru harus dilakukan bahkan di negara
damai sekali pun.
"Jadi memang bela negara tidak bisa kita bilang, kok seolah perang,
bukan. Jadi bela negara ya kita harus berperilaku baik dan seterusnya,"
kata dia.
Trenggono memastikan program Bela Negara yang rencananya akan mulai
diterapkan di lingkungan kampus ini tak akan menjadi program yang wajib
dilakukan para mahasiswa. Program ini sifatnya sukarela siapa saja berhak untuk
tidak mengikuti program tersebut.
"Kalau sifatnya itu pemaksaan, eranya sepertinya sudah tidak pas. Dan
saya kira, pola-pola yang istilahnya diwajibkan sih tidak pas. Menurut
pandangan saya begitu," Tutupnya
(Sumber CNN Indonesia).
