Jayapura,
MANUS.ID – Kantor Badan Kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamberamo Raya pada Jumat Siang, 28 Agustus
2020, dirusak dan dibakar oleh massa yang tidak terima dengan hasil tes CPNS
2018.
Menanggapi
aksi tersebut, Matius fuyeri, Wakil Pimpinan Ketua satu DPRD Kabupaten Mamberamo Raya periode 2019-2024. Mengungkapkan
”aksi pengrusakan dan pembakaran gedung, BKD dan KPU Mamberamo Raya adalah
bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat selama ini,
bukan
hanya tes hasil CPNS itu, tapi beragam persoalan yang belum terselesaikan, hampir
satu tahun lebih masyarakat mamberamo raya menunggu, pemerintah daerah tidak
berada di tempat, semacam anak ayam kehilangan induknya.
Ketika
Pemerintah Daerah dan dinas terkait tidak menanggapi dengan cepat dan serius,
Kami melihat akan memicu konflik selanjutnya, sebab aksi protes ini, bukan
hanya datang dari calon peserta yang tidak lolos kemarin,
Tapi
masyarakat kecil, muda dan tua dari delapan distrik dan enam puluh kampung yang
tidak terima dengan hasil tersebut, terangnya pada redaksi manus.id, Minggu
(30/08)
“untuk
itu, kami meminta kepada pemerintah daerah, dinas terkait dan OPD segera kembali
ke mamberamo raya untuk menyelesaikan dan menjawab tuntutan, hak dan aspirasi
masyarakat. Sebab kantor pemerintahan bukan di Jayapura atau dikota tapi di
Mamberamo Raya. Cetusnya
Fuyeri
sapaan akrabnya, menambahkan,” formasi Hasil CPNS Mamberamo Raya yang lolos 400
orang dari 1.996 Peserta, Untuk Orang Asli Mamberamo (OAM) 122 Orang, dan 278
adalah Non OAM dan OAP,
harusnya
pemerintah daerah memprioritaskan anak asli mamberamo raya (OAM),dari 8 Distrik
dan 60 kampung di wilayah pemerintahan Mamberamo Raya, Bicara Orang Asli Papua
(OAP) adalah kewenangan Provinsi, baginya pemerintah daerah harus membagi porsi
OAM :50 Persen, OAP : 30 persen, dan Non OAM dan OAP :20 Persen, itu tuntutan
masyarakat. Bukan malah terbalik. Tuturnya.
Ia
juga menegaskan, “Dalam waktu dekat, kami akan mecari data valid dan menyurat
kepada pemerintah daerah untuk hearing, rapat dengar pendapat dengan Pemerintah
Daerah atau plt, Kepala BKD dan OPD lainya untuk dicari solusinya bersama-sama.
“ia
berharap, kepada peserta CPNS yang belum lolos dan Seluruh masyarakat Mamberamo Raya untuk tetap
tenang dan percayakan kepada kami sebagai wakil rakyat, untuk mencari solusi
dan jalan alternatif dalam persoalan ini,
Kami
khawatir jangan sampai, ada oknum yang intervensi dan mencari kesempatan untuk
memperkeruh suasana Demokrasi kita. Karena dalam waktu dekat kami akan
menghadapi pesta demokras, Pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Tutupnya. (Ar)**
Editor : Redaksi
